|

Kunjungan Pemerintah Mongolia Dalam Rangka Mempelajari Pelaksanaan Lelang Dini Kementerian PUPR

Selasa, 22 Agustus 2017 Kementerian Pekerjaan dan Perumahan Rakyat mendapatkan kunjungan dari Pemerintah Mongolia sebanyak 6 Orang dengan didampingi oleh ADB. Biro PBMN dan Layanan Pengadaan sebagai ULP Kantor Pusat bersama dengan Biro Pelaksanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri serta Pusat Data dan Teknologi Informasi yang menyambut kedatangan Pemerintah Mongolia, bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Jenderal Gedung Utama Lt. 3. Dimana sebelumnya delegasi dari Pemerintah Mongolia melakukan kunjungan ke Kementerian Keuangan dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Kunjungan dilakukan ke Kementerian PUPR dalam rangka untuk mempelajari dan mendapatkan informasi tentang pengalaman melaksanakan lelang dini di Indonesia khususnya Kementerian PUPR. Kunjungan dibuka oleh Kepala Biro PBMN ... Selengkapnya

Hasil Rapat Persiapan Lelang Dini TA 2018 Menentukan Tanggal 31 Agustus 2017 Data Paket Sudah Harus Final

Jakarta, 14 Agustus 2017 dilakukan Rapat Koordinasi Persiapan Lelang Dini TA. 2018 dan Penerapan Sistem PBJ Terintegrasi. Rapat dilakukan di ruang rapat Biro PBMN dan Layanan Pengadaan dengan mengundang Sekretariat Inspektorat Jenderal, Biro PAKLN, Pusdatin dan Subdirektorat/Bagian Data dan Informasi serta Subdirektorat/Bagian Pemantauan dan Evaluasi di seluruh Unit Organisasi Kementerian PUPR. Outline pembahasan dalam rapat koordinasi antara lain terkait capaian lelang dini, Surat Edaran Sekjen tentang persiapan lelang dini TA. 2018, implementasi sistem PBJ Terintegrasi, rencana milestones, identifikasi potensi kendala dan strategi penyelesaian serta saran dan masukan dari masing-masing Unit Organisasi. Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal tentang persiapan pelaksanaan lelang dini TA. 2018, identifikasi ... Selengkapnya

Kunjungan ULP Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Terkait Konsultasi Lelang Dini

Jakarta, Selasa 8 Agustus 2017, Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara melakukan kunjungan ke Kementerian PUPR yang diterima oleh Biro PBMN dan Layanan Pengadaan sebagai ULP Kantor Pusat Kementerian PUPR. ULP Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal mengunjungi Kementerian PUPR dalam rangka melakukan konsultasi dan koordinasi terkait lelang dini yang akan rencananya akan diterapkan di ULP nya. Perwakilan yang datang dari Mandailing Natal adalah pelaksana ULP dan Pokja di lingkungan ULP Mandailing Natal. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kepala Biro PBMN dan Layanan Pengadaan selaku Kepala ULP Kantor Pusat Kementerian PUPR didampingi oleh Kasubbag Pelaksanaan Pengadaan dan Kasubbag Pemantauan ... Selengkapnya

Telah Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Pelaksana Harian ULP dan Pokja Panel di ULP Kantor Pusat

Untuk mewujudkan ULP Kementerian PUPR sebagai Center of Excellence diperlukan terlebih dahulu evolusi kelembagaan pengadaan Kementerian PUPR dari Adhoc menjadi permanen, dimana harus memenuhi tiga hal yaitu, proses pemilihan penyedia sudah dikerjakan oleh Pokja di ULP Permanen, SDM ULP sudah penuh waktu dan memiliki kantor dan sekretariat yang permanen dan mandiri. ULP Kantor Pusat Kementerian PUPR dimana sebagai ULP Percontohan dalam Program Modernisasi Pengadaan binaan MCA-Indonesia beserta LKPP, telah menjalankan pengadaan barang/jasa melalui Pokja Panel dan dalam pengawasan Pelaksana Harian ULP sejak lelang dini TA. 2017. Hal ini dilakukan dalam rangka mempersiapan bentuk ULP yang permanen dan SDM ULP yang penuh waktu. Selain itu, sesuai dengan amanat dalam Keputusan Menteri PUPR No. 602/KPTS/M/2016 bahwa ... Selengkapnya

Simposium Modernisasi Pengadaan yang diselenggarakan LKPP difokuskan pada Integrasi Sistem Pengadaan

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menggelar Simposium Modernisasi Sistem Pengadaan Indonesia dengan bekerjasama dengan Millenium Challenge Account Indonesia (MCAI) dan Pemerintah daerah Yogyakarta yang dilaksanakan di Yogyakarta, Pada 25 – 26 Juli 2017 lalu dengan tema “Mantapkan Peran Integrasi Sistem Pengadaan yang Transparan dan Akuntabel dalam Rangka Modernisasi Pengadaan untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas.” Yang diundang dalam Simposium adalaha seluruh LPSE dan ULP Percontohan dalam pembinaan LKPP dan MCAI. Dalam sambutannya, Kepala LKPP mengatakan dengan tema tersebut akan memantapkan semangat untuk membangun pengadaan yang akuntabel dan transparan. "Ada kata Mantapkan, artinya kita sudah berjalan, namun harus kita perkuat lagi. Integrasi sistem dan perbaikan ekosistem ... Selengkapnya

© Copyright 2017, Biro PBMN dan Layanan Pengadaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat All Right Reserverd