|

Share Informasi Kebijakan dan Sistem Informasi Pengadaan Kementerian PUPR dalam rangka peningkatan ULP Kemendikbud

Share Informasi Kebijakan dan Sistem Informasi Pengadaan Kementerian PUPR dalam rangka peningkatan ULP Kemendikbud

Menindaklanjuti study banding tim dari Biro Umum, Bagian BMN, Subbagian Layanan Pengadaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebelumnya pada hari Jumat tanggal 4 November 2016 ke Biro PBMN dan Layanan Pengadaan, Kemendikbud mengajukan permohonan narasumber kepada Biro PBMN dan Layanan Pengadaan Kementerian PUPR untuk menyampaikan terkait kebijakan pengadaan barang/jasa dalam rangka usaha mengkatkan kualitas pengadaan barang/jasa di lingkungan Kemendikbud.

Acara Kemendikbud tersebut dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 dan dihadiri oleh Satker-satker yang ada di dalam lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kepala Biro PBMN dan Layanan Pengadaan beserta Kepala Bagian Layanan Pengadaan perwakilan dari Kementerian PUPR hadir sebagai narasumber dan menyampaikan kebijakan pengadaan Kementerian PUPR termasuk tentang lelang pra DIPA serta sistem informasi pengadaan Kementerian PUPR.

Dalam kesempatan itu pula Kepala Biro PBMN dan Layanan Pengadaaan menyampaikan struktur Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kementerian PUPR, program Kementerian PUPR menuju ULP Mandiri, regulasi-regulasi terkait lelang dini dan pengaruhnya terhadap penyerapan anggaran Kementerian PUPR. Sedangkan Kepala Bagian Layanan Pengadaan menyampaikan tentang alur sederhana pelelangan yang dilakukan oleh Kementerian PUPR dan Sistem Informasi ULP beserta pengaruhnya dalam memonitoring dan mengevaluasi progres lelang Kementerian PUPR.

Berita Terkait :

© Copyright 2017, Biro PBMN dan Layanan Pengadaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat All Right Reserverd