|

Sosialisasi SPSE dan Pembahasan Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa - Makassar

Sosialisasi SPSE dan Pembahasan Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa - Makassar

Rabu, 25 Januari 2017 telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi SPSE dan Pembahasan Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian PUPR TA. 2017. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan selama 2 hari yaitu sampai dengan tanggal 26 Januari 2017 bertempat di Hotel Harper Perintis Makassar dengan peserta khusus untuk Pokja yang menangani lelang konstruksi diatas 100 Miliar dan seleksi konsultansi diatas 10 Miliar di Lingkungan Kementerian PUPR TA. 2017. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan oleh Biro PBMN dan Layanan Pengadaan bekerja sama dengan Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi serta mengundang narasumber dari Pusat Data dan Teknologi Informasi dan juga Direktorat Pengembangan SPSE LKPP.

Materi yang disampaikan dari Pusat Data dan Teknologi Informasi selaku LPSE di Kementerian PUPR yaitu mengenai kebijakan SPSE versi 3.6 yang kemudian dilanjutkan dengan praktek penggunaan sistemnya. Selanjutnya narasumber dari Direktorat Pengembangan SPSE LKPP menyampaikan kebijakan mengenai SPSE 4.0 dan Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP), kemudian dilanjutkan dengan praktek SPSE 4.0 yang mana didalam sistem bisa dilakukan lelang cepat serta seleksi cepat, selain itu dokumen lelang juga sudah add on di dalam SPSE 4.0. Disampaikan pula oleh LKPP bahwa SIKaP bertujuan sebagai media verifikasi penyedia jasa dalam lelang dan seleksi cepat SPSE 4.0 karena acuan data kualifikasi terpusat di dalam SIKaP dan sudah terintegrasi dengan daftar hitam penyedia jasa.

Materi terkahir yang disampaikan pada tanggal 25 Februari 2017 yaitu mengenai Sistem Informasi ULP (SIULP) oleh Kepala Bagian Layanan Pengadaan.

Pada hari kamis tanggal 26 Januari 2017 materi dilanjutkan mengenai Tertib Penyelenggaraan Konstruksi dan Tata Cara Pengadaan oleh Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Dipenghujung acara disampaikan juga sosialisasi jaminan elektronik oleh Vice Presiden BNI dan kemudian ditutup oleh Direktur Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Berita Terkait :

© Copyright 2017, Biro PBMN dan Layanan Pengadaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat All Right Reserverd