|

Pertemuan Pembentukan Unit Pengadaan Kementerian PUPR

Pertemuan Pembentukan Unit Pengadaan Kementerian PUPR

Jakarta, Senin 13 Februari 2017 dilakukan pertemuan bersama antara Kementerian PUPR, LKPP dan Millennium Challenge Account-Indonesia (MCAI) membahas tentang pembentukan Unit Pengadaan yang lebih mandiri dalam rangka peningkatan kinerja unit pengadaan barang dan jasa Kementerian PUPR.

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti menyampaikan rencana untuk mengembangkan Unit Kerja Pengadaan (UKP) menggantikan Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Kementerian PUPR menjadi organisasi struktural setingkat eselon 2 sesuai dengan rekomendasi dari LKPP. Disampaikan bahwa pembentukan UKP sangat dibutuhkan oleh Kementerian PUPR karena 80 persen kegiatan yang dilaksanakan Kementerian PUPR dijalankan melalui proses pelelangan. Diharapkan dengan terbentuknya Unit Organisasi Pengadaan yang mandiri, pekerjaan pengadaan tidak lagi menjadi tugas sampingan namun menjadi tugas utama.

Untuk mewujudkan hal tersebut, menurut Sekretaris Jenderal Anita Firmanti, ada empat hal yang harus dipersiapkan. Pertama, menyiapkan rencana struktur organisasi yang akan diajukan ke Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Untuk itu Kementerian PUPR akan menggandeng LKPP dan MCAI untuk memperoleh masukan terkait pembentukan struktur organisasi pengadaan barang dan jasa tersebut. Selanjutnya yang harus dilakukan yaitu mendata seluruh pegawai di Kementerian PUPR yang berpotensi dalam pengadaan barang dan jasa untuk melihat proyeksi jumlah pegawai yang akan ditempatkan dalam struktur organisasi baru tersebut, serta diikutsertakan dalam training yang diselenggarakan oleh LKPP.

Ditambahakan oleh Sekretaris Jenderal Anita Firmanti, langkah berikutnya adalah menyiapkan sarana dan prasarana untuk menjalankan struktur organisasi baru, terutama penyiapan pembentukan Balai-Balai di daerah yang akan terikat ke UKP yang khusus menjalankan tugas pengadaan barang dan jasa. Terakhir disampaikan yakni menyiapkan perencanaan dan penganggaran untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi UKP.

Keberadaan lembaga pengadaan yang permanen, SDM yang penuh waktu dan jabatan fungsional di Kementerian/Lembaga, serta adanya advokasi kebijakan pengadaan menjadi target LKPP dapat terealisasi pada tahun 2018. Sekretaris Jenderal Anita Firmanti berharap, langkah pembentukan UKP dalam rangka memenuhi target Kementerian/Lembaga, terutama Kementerian PUPR menjadi center of excellence dalam hal pengadaan perlu diangkat menjadi isu nasional yang diusulkan oleh LKPP kepada Kementerian dan Lembaga lainnya. "Kalau sudah menjadi semangat nasional untuk membentuk unit organisasi khusus pengadaan, maka akan lebih mudah pengajuannya, terutama terkait penganggaran," imbuhnya.

Berita Terkait :

© Copyright 2017, Biro PBMN dan Layanan Pengadaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat All Right Reserverd