|

Rapat Koordinasi Program Modernisasi Pengadaan Kementerian PUPR

Rapat Koordinasi Program Modernisasi Pengadaan Kementerian PUPR

Rapat koordinasi pelaksanaan program modernisasi pengadaan di lingkungan Kementerian PUPR yang dihadiri oleh Direktur Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana, Kepala Subdit Sistem Penyelenggara Dit. BPJK, perwakilan dari Biro Hukum, Pusdatin, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabfung BPSDM serta perwakilan dari Sekretariat Direktorat Jenderal dan Sekretariat Badan di Lingkungan Kementerian PUPR dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 di Hotel Horison Bekasi. Rapat koordinasi ini merupakan hasil tindaklanjut kunjungan MCAI dan LKPP sebelumnya, dimana dengan maksud untuk membentuk lembaga pengadaan barang/jasa Kementerian PUPR yang lebih mandiri dan permanen.

Acara dibuka oleh Direktur Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan menyampaikan bahwa harapannya dalam rapat koordinasi ini akan terbentuk rumusan struktur organisasi unit eselon 2 beserta tugas dan fungsinya yang nantinya akan diserahkan dan untuk menjadi bahan pertimbangan pimpinan dalam mengambil keputusan. Kemudian selanjutnya Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana menyampaikan naskah akademis kelembagaan pengadaan barang dan jasa Kementerian PUPR beserta struktur organisasinya yaitu berbentuk Pusat Pengadaan Barang Jasa. Dimana dalam pembentukan Pusat Pengadaan Barang Jasa harus beserta dengan UPT-nya di masing-masing Provinsi berupa Balai Pengadaan Barang dan Jasa, dan tentu saja akan dibutuhkan anggaran, sarana prasarana serta SDM dalam jumlah yang besar. Menanggapi hal tersebut, Kepala Bagian Layanan Pengadaan menyampaikan apakah memungkinkan apabila UPT tidak dibentuk per provinsi namun dibentuk per-regional wilayah.

Kepala Biro PBMN dan Layanan Pengadaan juga menyampaikan kemungkinan pembentukan kelembagaan berbentuk Biro, setelah Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR melakukan konsolidasi dengan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kemudian dilakukan diskusi dan penyampaian analisis perbedaan antara Biro dengan Pusat beserta dasar amanat Biro dan Pusat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2017. Disampaikan pula bahwa di dalam draft revisi Perpres 54/2010 disebutkan tentang pembentukan UKPBJ yaitu : UKPBJ adalah Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, UKPBJ mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa serta pengelolaan sistem informasi pengadaan barang/jasa, Bentuk UKPBJ yaitu Biro/Pusat/Badan atau bentuk struktural lainnya.

Diskusi dilanjutkan bahwa apabila saat ini dibentuk Pusat Pengadaan Barang Jasa dengan UPT - UPTnya di seluruh Provinsi di Indonesia, maka akan mengalami kesulitan dalam menyiapkan SDM dan sarana prasarananya. Kepala Bagian Layanan Pengadaan menanggapi bahwa memungkinkan untuk sementara berbentuk Biro dengan ULP Adhoc-nya namun harus diterapkan Pokja Panel di seluruh ULP Provinsi. Kemudian sambil melakukan pemantapan penyiapan kelembagaan, anggaran, sarana prasaranan dan SDM serta melakukan strategi pencapaian kelembagaan dari Biro menuju Pusat dengan UPT-nya yang mandiri dan permanen.

Pada akhir acara, berdasarkan hasil diskusi, telah dibuat beberapa alternatif rumusan struktur organisasi yaitu berupa Biro dengan 2 alternatif struktur organisasi dan berupa Pusat juga dengan 2 alternatif struktur organisasi. Alternatif-alternatif rumusan struktur organisasi tersebut akan disampaikan beserta dengan analisis kelembagaan dan matriks positif dan negatif antara Biro dengan Pusat serta strategi pencapaian kelembagaan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR sebagai bahan pertimbangan untuk kemudian diusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berita Terkait :

© Copyright 2017, Biro PBMN dan Layanan Pengadaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat All Right Reserverd