|

Bimbingan Teknis PBJ Kementerian PUPR

Bimbingan Teknis PBJ Kementerian PUPR

Bekasi, 15 sampai dengan 17 Maret 2017 dilakukan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa yang dihadiri oleh Pokja-pokja di lingkungan Kementerian PUPR. Tujuan dilaksanakannya bimbingan teknis ini untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman Pokja dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Acara bimbingan teknis diberikan sambutan oleh Kepala Biro PBMN dan Layanan Pengadaan dan kemudian sekaligus membuka acara.

Pada hari pertama pemaparan materi dibawakan oleh bapak Erlangga Aninditya dari Direktorat Advokasi dan Penyeselaian Sanggah Wilayah II LKPP, kemudian dilanjutkan pemaparan materi tentang draft revisi Perpres 54/2010 oleh Seno Haryo Wibowo dari Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP. Dalam paparannya, disampaikan bahwa dengan revisi Perpres 54/2010 diharapkan peraturan tersebut mengalami penyerdehanaan, lebih fleksibel, tidak menjerat atau dapat meminimalisir kesalahan dalam pengadaan dan pengadaan dilihat dari hasilnya bukan proses lagi.

Terdapat hal – hal baru dalam Draft Revisi Perpres antara lain tujuan pengadaan, agen pengadaan, Konsolidasi Pengadaan, Pelaksanaan Penelitian, E-Marketplace Pemerintah dan lain- lain. Selain hal-hal baru terdapat juga hal yang perubah dari Draft Revisi perpres tersebut, antara lain perubahan istilah ULP menjadi UKPBJ, Lelang menjadi Tender Pokja ULP menjadi Pokja Pemilihan selain itu ada perubahan definisi dan perubahan pengaturan. Disampaikan pula bahwa revisi Perpres menyatakan di tahun 2021 kelompok kerja atau pokja harus menjadi Jafung Pengelola PBJ. Sampai saat ini Draft Revisi Perpres 54/2010 masih di Menko Perekonomian dan masih dalam harmonisasi antara kementerian setelah selaras diajukan ke Sekretariat Kabinet dan diajukan ke Presiden dan akan diberlakukan di tahun 2018.

Hari kedua bimbingan teknis, materi dilanjutkan pemaparan materi tentang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah oleh Dewi Chomistriana, ST, M.Sc dari Direktorat Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi. Kemudian pemaparan materi tentang Kontrak dan Kebijakan Kementerian PUPR dan Permasalahan yang dihadapi dalam pelelangan  oleh  Antonius Sudarto dari Praktisi Pengadaan Barang/ Jasa dan dilanjutkan dengan diskusi panjang. Pada hari terakhir bimbingan teknis, dilakukan studi kasus yang dihadapi Pokja-pokja dalam pemilihan penyedia, dan kemudian acara ditutup oleh Kasubbag Pelaksanaan Layanan Pengadaan, Biro PBMN dan Layanan Pengadaan.

Berita Terkait :

© Copyright 2016, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat All Right Reserverd