|

Jakarta Forum II - Peningkatan Profesionalisme SDM Pengadaan Barang/Jasa

Jakarta Forum II - Peningkatan Profesionalisme SDM Pengadaan Barang/Jasa

Rabu, 17 Mei 2017 di Bogor telah berlangsung kegiatan Jakarta Forum II yang merupakan sebuah forum lanjutan untuk akselerasi bagi delapan ULP Percontohan strategis diantaranya Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Institut Teknologi Bandung, Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika, serta Provinsi DKI Jakarta. Berbeda dengan Jakarta Forum I sebelumnya yang mengambil tema “Mewujudkan Fungsi Pengadaan Terintegrasi melalui Kelembagaan yang permanen dan mandiri”, Jakarta Forum II ini mengambil tema "Peningkatan Profesionalisme SDM Pengadaan Barang/Jasa" dimana didalamnya akan membahas terkait rekrutmen, karir dan remunerasi.

Dalam pelaksanaan Jakarta Forum II ini, Kementerian PUPR yang bertindak sebagai Host dan materi yang akan dibahas secara mendalam adalah konsep, kebijakan dan strategi untuk mendukung tujuan profesionalisme SDM Pengadaan Barang/Jasa. Profesionalisme SDM Pengadaan sangat menentukan pelaksanaan dan kinerja pengadaan barang jasa yang tepat waktu, tepat mutu dan tepat harga.

Dalam forum, Direktur Program Modernisasi Pengadaan, MCA-Indonesia menyampaikan, "Dengan adanya forum ini, harapannya bisa mencari solusi dan mempengaruhi para pengambil kebijakan terkait modernisasi pengadaan, khususnya pada Jakarta Forum III nanti". Disampaikan pula bahwa dalam 2 hari kegiatan Jakarta Forum II akan tercetus ide-ide baru khususnya dalam peningkatan profesionalisme SDM.

Kemudian sambutan Deputi Pengembangan dan Pembinan SDM, LKPP menyampaikan idealnya semua pengadaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan sampai dengan sistem informasinya berada dalam satu kelembagaan, tidak terpisah-pisah. Deputi juga menyampaikan bahwa "Harapannya agar MCA-Indonesia dapat memperpanjang program modernisasi pengadaan bersama dengan LKPP". "Bersama dengan ahli-ahli pengadaan dari Kementerian PUPR menuju awal dari perubahan bersama" imbuhnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR mengatakan, "Saat ini Menteri PUPR telah menugaskan saya sebagai Sekretaris Jenderal bersama dengan Staff Ahli Menteri Bidang Kelembagaan dan SDM untuk pembentukan Direktorat Jenderal Pembiayaan/Investasi Infrastruktur, untuk menggantikan Direktorat Pembiayaan Perumahan, diimana nantinya di dalam Ditjen. Pembiayaan/Investasi Infrastruktur, salah satunya akan dibentuk Direktorat Pengadaan Barang/Jasa". Saat ini Kementerian PUPR telah membuat naskah akademis untuk diajukan kepada Menpan terkait dengan rencana tersebut. Sekjen PUPR juga menyampaikan bahwa jika membicarakan tentang rekrutmen, apabila kelembagaan/organisasinya sudah baik, pendapatannya sudah baik, makan rekrutmen akan mudah. Terakhir Sekjen PUPR menyampaikan, "Kami sangat berharap kita bersama dibawah bimbingan LKPP dengan MCA-Indonesia, bersama-sama menciptakan iklim pengadaan yang baik, akuntable dan realible", dan kemudian sekaligus membuka acara dan membunyikan gong.

Pada akhir acara forum, telah dirumuskan beberapa hal penting sebagai risalah Jakarta Forum II, beberapa diantaranya yang penting yaitu : Peran SDM Pengadaan sangat strategis dalam peningkatan penyerapan anggaran dan juga pencapaian target program pemerintah; Proses inpassing tahun 2017-2018 perlu dioptimalkan dalam merekrut kandidat terbaik dan memenuhi kriteria; Proses pengadaan Pemerintah sebaiknya dilakukan oleh Jabfung PBJ; Remunerasi sangat berpengaruh pada kinerja pengadaan, namun saat ini remunerasi yang ada belum kompetitif; Pelu dilakukan kajian mengenai alternatif perbaikan remunerasi bagi Jabfung yaitu dengan penyesuaian grading dan penyusunan tunjangan kinerja khusus atau tunjangan profesi; Perka LKPP terkait dengan juknis Inpassing harus segera ditetapkan dan disosialisasikan; Mengimplementasikan Workplan Pembentukan Jabfung PBJ; Perlu dihasilkan sebuah Policy Paper terkait Profesionalisme SDM.

Berita Terkait :

© Copyright 2017, Biro PBMN dan Layanan Pengadaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat All Right Reserverd