|

Hasil Rapat Persiapan Lelang Dini TA 2018 Menentukan Tanggal 31 Agustus 2017 Data Paket Sudah Harus Final

Hasil Rapat Persiapan Lelang Dini TA 2018 Menentukan Tanggal 31 Agustus 2017 Data Paket Sudah Harus Final

Jakarta, 14 Agustus 2017 dilakukan Rapat Koordinasi Persiapan Lelang Dini TA. 2018 dan Penerapan Sistem PBJ Terintegrasi. Rapat dilakukan di ruang rapat Biro PBMN dan Layanan Pengadaan dengan mengundang Sekretariat Inspektorat Jenderal, Biro PAKLN, Pusdatin dan Subdirektorat/Bagian Data dan Informasi serta Subdirektorat/Bagian Pemantauan dan Evaluasi di seluruh Unit Organisasi Kementerian PUPR. Outline pembahasan dalam rapat koordinasi antara lain terkait capaian lelang dini, Surat Edaran Sekjen tentang persiapan lelang dini TA. 2018, implementasi sistem PBJ Terintegrasi, rencana milestones, identifikasi potensi kendala dan strategi penyelesaian serta saran dan masukan dari masing-masing Unit Organisasi.

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal tentang persiapan pelaksanaan lelang dini TA. 2018, identifikasi dan penetapan paket-paket yang diharapkan tidak terpengaruh perubahan alokasi (Kelompok I) sudah dilakukan pada Bulan Juli 2017 dan Bulan Agustus sampai dengan September sudah ditayangkan di dalam SIRUP sehingga Bulan Oktober sudah bisa proses lelang dini untuk Kelompok I. Masing-masing Unit Organisasi menyampaikan kondisi persiapan untuk mencapai target tersebut dan kendala yang dihadapi dalam rencana lelang dini TA. 2018.

Pada tanggal 29 Agustus 2017 akan dilakukan Rapat Kerja Kementerian PUPR. Data yang digunakan sebagai acuan dalam Raker adalah data emonitoring per tanggal 28 Agustus 2017 pukul 12:00 WIB yang sudah dilakukan penajaman oleh masing-masing Unit Organisasi. Dan disepakati kemudian, bahwa data final rencana lelang dini seluruh Unit Organisasi sudah harus terkumpul pada tanggal 31 Agustus 2017, dimana data tersebut sebagai baseline dan tolak ukur pelaksanaan lelang dini TA. 2018 Kementerian PUPR. Biro Perencanaan Anggaran dan KLN akan menambahkan format pengkategorian paket Kelompok I dan Kelompok II (untuk lelang dini) dan Kelompok III (untuk lelang reguler) di dalam emonitoring. Inspektorat Jenderal juga menyampaikan untuk penetapan oleh Menteri PUPR dengan nilai paket-paket besar, perlu dilakukan pemetaan untuk menentukan yang mana yang perlu pendampingan Probity Audit oleh Inspektorat Jenderal.

Selain pembahasan lelang dini TA 2018 tersebut, dalam rapat koordinasi ini juga dilakukan demo penggunaan sistem PBJ Terintegrasi dimana disampaikan oleh Kepala Bagian Layanan Pengadaan bahwa pelaksanaan lelang di SPSE tetap bisa dilakukan walaupun tidak menerapkan sistem ini, namun konsekuensinya jika ada permasalahan dalam pelaksanaan lelang di SPSE, akan terlihat di dalam history sistem PBJ Terintegrasi ini bahwa Pokja atau PPK sudah tidak tertib administrasi. Saat ini sedang dilakukan penyusunan regulasi penerapan sistem PBJ Terintegrasi untuk pelaksanaan lelang dini TA. 2018 dan terkait teknis pelaksanaannya pada minggu ke 4 Bulan Agustus.

Berita Terkait :

© Copyright 2017, Biro PBMN dan Layanan Pengadaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat All Right Reserverd