|

Kunjungan Pemerintah Mongolia Dalam Rangka Mempelajari Pelaksanaan Lelang Dini Kementerian PUPR

Kunjungan Pemerintah Mongolia Dalam Rangka Mempelajari Pelaksanaan Lelang Dini Kementerian PUPR

Selasa, 22 Agustus 2017 Kementerian Pekerjaan dan Perumahan Rakyat mendapatkan kunjungan dari Pemerintah Mongolia sebanyak 6 Orang dengan didampingi oleh ADB. Biro PBMN dan Layanan Pengadaan sebagai ULP Kantor Pusat bersama dengan Biro Pelaksanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri serta Pusat Data dan Teknologi Informasi yang menyambut kedatangan Pemerintah Mongolia, bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Jenderal Gedung Utama Lt. 3. Dimana sebelumnya delegasi dari Pemerintah Mongolia melakukan kunjungan ke Kementerian Keuangan dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Kunjungan dilakukan ke Kementerian PUPR dalam rangka untuk mempelajari dan mendapatkan informasi tentang pengalaman melaksanakan lelang dini di Indonesia khususnya Kementerian PUPR. Kunjungan dibuka oleh Kepala Biro PBMN dan Layanan Pengadaan sekaligus memberikan sambutan. Kemudian Kepala Bagian Layanan Pengadaan memberikan paparan terkait Profil Pengadaan di lingkungan Kementerian PUPR, dilanjutkan dengan menjelaskan strategi Kementerian PUPR dalam melaksanakan lelang dini dan rencana aksi untuk pelaksanaan lelang dini TA 2018, serta menjelaskan keuntungan yang dapat dicapai dari dilakukannya lelang dini melalui data statistik pelaksanaan pengadaan dengan penyerapan anggaran.

Selanjutnya paparan disampaikan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi terkait penggunaan sistem eprocurement di Kementerian PUPR mulai dari tahapan perkembangan eprocurement di 2002 sampai dengan sekarang, lalu kemudian menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan dalam mengembangkan sistemnya sampai dengan tips sukses pelaksanaan pengadaan melalui eprocurement.

Dalam sesi diskusi, Pemerintah Mongolia banyak menanyakan terkait pelaksanaan lelang dini untuk paket-paket PHLN, apakah bisa dilakukan, bagaimana pelaksanaannya dan strategi apa yang dilakukan untuk keberhasilan lelang dini. Kemudian Pemerintah Mongolia menanyakan tantangan-tantangan yang dihadapai dalam pelaksanaan lelang dini untuk dana APBN maupun PHLN. Mereka juga sempat terkejut mengetahui bahwa dari sekian banyak paket yang dilelangkan oleh Kementerian PUPR secara lelang reguler dan khususnya lelang dini, hanya sedikit yang mengalami kendala sampai dengan ke permasalahan hukum maupun hanya pengaduan. Ditegaskan oleh Kepala Biro PBMN dan Layanan Pengadaan, bahwa regulasi pengadaan barang/jasa di Indonesia memungkinkan untuk melakukan pelelangan dini, sehingga tidak akan ada kendala yang berarti dalam pelaksanaan lelang dini. Ditambahkan pula, bahwa penambahan ketentuan khusus dalam penyusunan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa yaitu "ketentuan bahwa apabila alokasi dalam dokumen anggaran (DIPA TA. 2018) yang disahkan tidak tersedia dan/atau tidak mencukupi, maka Pengadaan Barang/Jasa dapat dibatalkan dan Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun", juga merupakan kunci keberhasilan dari lelang dini Kementerian PUPR.

Akhir dari Kunjungan perwakilan dari Pemerintah Mongolia menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian PUPR karena telah bersedia menyambut dan bersedia melakukan sharing informasi terkait pengadaan barang/jasa khususnya untuk pelelangan dini, dan akan menerapkan lelang dini dengan menyesuaikan sesuai dengan kondisi di Negaranya. Dan terakhir Pemerintah Mongolia juga memberikan souvenir kepada Kepala Biro PBMN dan Layanan Pengadaan.

Berita Terkait :

© Copyright 2017, Biro PBMN dan Layanan Pengadaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat All Right Reserverd