|

Implementasi SIULP Terintegrasi 2018 di lingkungan Kementerian PUPR

Implementasi SIULP Terintegrasi 2018 di lingkungan Kementerian PUPR

Setelah dilakukan beberapa kali sosialisasi berupa demo dan pelatihan Sistem PBJ Terintegrasi, akhirnya Kepala Biro PBMN dan Layanan Pengadaan telah mengeluarkan Surat Perihal Penerapan Sistem PBJ Terintegrasi dengan Nomor UM0111-Sb/457 tanggal 25 September 2017 sambil menunggu Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR diterbitkan. Dimana surat tersebut berisi tentang penerapan Sistem PBJ Terintegrasi khususnya terkait proses penugasan Pokja dan agar mulai dilaksanakan untuk Lelang Dini 2018 kepada seluruh ULP dan Satuan Kerja di lingkungan Kementerian PUPR.

Saat ini SIULP memungkinkan untuk Satker mengusulkan penugasan Pokja melalui sistem dan ULP bisa mengeluarkan SK Penugasan dan Token Kepanitiaan langsung melalui sistem pula. Dan untuk Sistem PBJ Terintegrasi merupakan sebuah sistem yang dapat merekam, mengolah, memonitor, mengevaluasi data dan menyajikan informasi pengadaan mulai dari perencanaan pengadaan yaitu penyusunan RUP dan RPP, pelaksanaan pemilihan, serta pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima pekerjaan.

Sampai dengan saat ini, beberapa ULP dan Satuan Kerja di Kementerian PUPR telah menerapkan penugasan Pokja dengan sistem yang baru ini dan berjalan dengan baik. Beberapa yang telah menerapkannya yaitu ULP Aceh, ULP Jawa Barat, ULP Jawa Tengah, ULP NTB, ULP Kalimantan Barat, ULP Kalimantan Tengah, ULP Sulawesi Tenggara, ULP Sulawesi Barat dan ULP Maluku Utara beserta Satuan Kerja yang berada di wilayah ULP tersebut. Hapannya ULP dan Satuan Kerja di wilayah lainnya bisa segera menerapkan sistem PBJ Terintegrasi ini, khususnya untuk penugasan Pokja di lelang Dini TA. 2018 yang sudah dimulai pada awal Bulan Oktober.

Berita Terkait :

© Copyright 2017, Biro PBMN dan Layanan Pengadaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat All Right Reserverd