|

Implementasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa Terintegrasi di Kementerian PUPR melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal No. 04/2017

Implementasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa Terintegrasi di Kementerian PUPR  melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal No. 04/2017

Penerapan TIK di dalam proses pengadaan barang dan jasa (eProcurement) telah dimulai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sejak tahun 2002. Pelaksanaan PBJ secara elektronik sampai dengan saat ini masih difokuskan di proses pemilihan. Proses persiapan dan  pelaksanaan pekerjaan di PBJ masih dilaksanakan secara manual. Hal ini menyebabkan timbulnya permasalahan dan potensi permasalahan kurang tertib  administrasi, inefektifitas dan inefisiensi (waktu, biaya). Kemudian, data PBJ tersebar dan tidak terdatabase menyebabkan kesulitan akses data, monitoring dan evaluasi. Dengan pelaksanaan manual dan tersebar menyebabkan belum adanya backup dokumen PBJ  secara elektronik yang rentan terhadap resiko keamanan data berupa kehilangan dan manipulasi data. Adanya keterbatasan dalam rangkaian proses dan akses data PBJ karena proses dilakukan manual yang mengakibatkan masalah PBJ. Solusi yang ditawarkan dalam perubahan ini adalah dengan Pengembangan Sistem PBJ Terintegrasi Berbasis Teknologi Informasi dengan ruang lingkup tranformasi proses dari manual ke elektronik yang didukung dengan aplikasi, regulasi dan SDM dengan tujuan peningkatan efektifitas dan efisiensi PBJ. Pengembangan sistem PBJ terintegrasi ini juga merupakan bagian dari pengembangan Sistem Jasa Konstruksi Terintegrasi seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017.

.

Pengembangan Sistem PBJ Terintegrasi Berbasis Teknologi Informasi dengan inovasi mengubah kondisi awal yang manual dengan inovasi berbasis elektronik yang lebih efektif dan efisien.  Ruang lingkup perubahan adalah transformasi proses PBJ khususnya di persiapan dan pelaksanaan PBJ dari manual ke elektronik melalui pengembangan aplikasi, penyusunan regulasi dan penyiapan SDM. Dalam perubahan ini terdapat tiga hal utama yang harus diperhatikan agar perubahan dapat berjalan dengan maksimal yaitu Aplikasi, Sumber Daya Manusia (SDM) dan Regulasi maka fokus milestones pelaksanaan perubahan berada di tiga area tersebut. Sistem PBJ Terintegrasi telah diterapkan dengan adanya Surat Edaran Sekretaris Jenderal No. 04/SE/SJ/2017 tanggal 3 Oktober 2017 tentang Implementasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa Terintegrasi di Kementerian PUPR.

Fokus penerapan perubahan melalui pendekatan di tiga hal : aplikasi,  regulasi dan SDM telah dapat membawa perubahan ke level implementasi. Percepatan capaian milestone jangka panjang dan jangka menengah ke jangka pendek dapat dicapai untuk sebagian besar output yang ditargetkan. Dengan perubahan ini, beberapa peningkatan yang telah dilakukan adalah: Pertama, pelaksanaan proses  secara elektronik dengan manfaat PBJ yang lebih tertib, efektif dan efisien. Kedua, data PBJ terpusat dan  terdatabase dengan manfaat berupa kemudahan akses data. Ketiga, backup Dokumen PBJ elektronik terpusat dengan manfaat berupa peningkatan keamanan data. Adaptasi dan fleksibilitas diperlukan agar tujuan utama yang maksimal dapat dilaksanakan dalam implementasi perencanaan terutama dalam percepatan proses. Dukungan pimpinan, kerja tim, partisipasi dan komunikasi aktif (memberikan solusi) semua pihak adalah kunci utama dalam pelaksanaan Perubahan ini.

Berita Terkait :

© Copyright 2017, Biro PBMN dan Layanan Pengadaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat All Right Reserverd