|

Regulasi

Peraturan Presiden Terkait Pengadaan Barang/Jasa

Judul

Deskripsi

Download

Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden RI No. 17 Tahun 2019

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 2015

Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Regulasi Kementerian PUPR Terkait Pengadaan Barang/Jasa

Judul

Deskripsi

Download

Peraturan Menteri PUPR No.07/PRT/M/2019

Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia

Lampiran I Peraturan Menteri PUPR No. 07/PRT/M/2019

Jasa Konsultansi Konstruksi Badan Usaha

Lampiran I Peraturan Menteri PUPR No. 07/PRT/M/2019 Jasa Konsultansi Konstruksi Perorangan

Lampiran II Peraturan Menteri PUPR No. 07/PRT/M/2019

Pekerjaan Konstruksi

Peraturan Menteri PUPR No. 08/PRT/M/2011

Tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi

Peraturan Menteri PUPR No. 19/PRT/M/2014 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi

Keputusan Menteri PUPR No. 288/KPTS/M/2019

Tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Peraturan Menteri PUPR No. 10/PRT/M/2014

Tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing

Peraturan Menteri PUPR No. 03/PRT/M/2016 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing
Peraturan Menteri PUPR No. 30/PRT/M/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2016 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing
Regulasi LKPP Terkait Pengadaan Barang/Jasa

Judul

Deskripsi

Download

Perka LKPP No. 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala LKPP No 11 Tahun 2014 tentang Whistleblowing System Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perka LKPP No. 4 Tahun 2018 Tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa
Perlem LKPP No. 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perlem LKPP No. 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Swakelola
Perlem LKPP No. 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia
Perlem LKPP No. 10 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tender/Seleksi Internasional
Perlem LKPP No. 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perlem LKPP No. 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat
Perlem LKPP No. 14 Tahun 2018 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
Perlem LKPP No. 15 Tahun 2018 Tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa
Perlem LKPP No. 16 Tahun 2018 Tentang Agen Pengadaan
Perlem LKPP No. 18 Tahun 2018 Tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perlem LKPP No. 19 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Sistem dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Perka LKPP No. 19 Tahun 2014

Tentang Pembayaran Prestasi Pekerjaan Pada Pekerjaan Konstruksi

Perka LKPP No. 21 Tahun 2015

Tentang Harmonisasi Standar Dokumen Pengadaan Untuk Pekerjaan Konstruksi Melalui Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung Dengan Pascakualifikasi Metode Satu Sampul (National Competitive Bidding/NCB) Dengan Sumber Dana Dari Bank Dunia

Perka LKPP No. 7 Tahun 2015

Tentang Pencabutan Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Kewenangan Dari Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Perka LKPP No. 23 Tahun 2015

Tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

SE LKPP No. 2 Tahun 2015

Tentang Perpanjangan Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

SE LKPP No. 3 Tahun 2016

Tentang Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa di Surat Kabar

Regulasi LKPP Terkait Aplikasi

Judul

Deskripsi

Download

Perlem LKPP No. 11 Tahun 2018

Tentang Katalog Elektronik

Perka LKPP No. 9 Tahun 2015

Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Perka LKPP No. 1 Tahun 2015

Tentang E-Tendering

SE LKPP No. 3 Tahun 2015

Tentang Pelaksanaan Pengadaan Bang/Jasa Melalui E-Purchasing

SE LKPP No. 4 Tahun 2016

Tentang Pengusulan Barang/Jasa Untuk Katalog Elektronik

Surety Bond / Suretyship

Judul

Deskripsi

Download

Surat Deputi Komisioner Pengawas IKNB II No. S-68/NB.2/2015

Daftar Perusahaan Asuransi Umum yang Dapat Memasarkan Produk Asuransi pada Lini Usaha Suretyship dan Daftar Perusahaan Penjamin yang dapat Melakukan Penjamin Pengadaan Barang/jasa per 23 Januari 2015

Surat Deputi Komisioner Pengawas IKNB II No. S-115/NB.2/2015

Penyempurnaan Lampiran V Daftar Perusahaan Asuransi Umum yang Dapat Memasarkan Produk Asuransi pada Lini Usaha Suretyship dan Daftar Perusahaan Penjamin yang dapat Melakukan Penjamin Pengadaan Barang/jasa per 23 Januari 2015

Surat Deputi Komisioner Pengawas IKNB II No. S-494/NB.2/2016 Informasi Konsorsium Yang Dapat Memasarkan Produk Suretyship
Lain-lain

Judul

Deskripsi

Download

Perlem LKPP No. 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perlem LKPP No. 29 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah

Perka LKPP No. 19 Tahun 2015

Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

 

© Copyright 2017, Biro PBMN dan Layanan Pengadaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat All Right Reserverd