|

Visi Misi

ULP Kementerian PUPR

 

Visi :

Menjadi Unit Layanan Pengadaan yang Berintegritas dan Profesional Dalam Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang Tertib, Modern, Berdasarkan Prinsip, Etika Dan Tata Nilai Pengadaan untuk Mendukung Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Optimal.

Misi :

  1. Mewujudkan ULP Kementerian PUPR sebagai Center of Excellence.
  2. Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian PUPR sesuai peraturan yang berlaku dengan memegang prinsip efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel serta menerapkan etika pengadaan;
  3. Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara modern, berintegritas, profesional, berdedikasi tinggi dan fokus pada layanan yang tepat, cepat serta tertib;
  4. Mengembangkan Sistem Kerja dan Sistem Informasi ULP yang Modern dan Terintegrasi.
  5. Membangun Sumber Daya Manusia Pengadaan yang Berintegritas dan Profesional

Motto Layanan :

Dengan semangat kerja keras, integritas dan profesionalitas mari wujudkan layanan ULP yang Tertib, Cepat dan TEPAT.

*TEPAT = Transparan, Efektif dan Efisien, Profesional, Akuntabel, dan Tidak Diskriminatif.

Budaya Kerja :

Nilai-nilai dasar organisasi dijadikan sebagai budaya kerja di ULP Kementerian PUPR yaitu :

                        “Bekerja Keras, Bergerak Cepat dan Bertindak Tepat

 

 

Maklumat Layanan  

Janji Pelayanan :

“Dengan ini kami sebagai penyelanggara Unit Layanan Pengadaan Menyatakan Siap Bekerja Keras Untuk Memberikan Layanan yang Santun,Cepat dan Tepat Dalam Menyelenggarakan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Sesuai Dengan Standar Yang Telah Ditetapkan”

Etika Pelayanan :

a) Adil dan tidak diskriminatif

b) Cermat

c) Santun dan ramah

d) Tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut

e) Profesional

f) Tidak mempersulit

g) Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar

h) Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara

i) Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan dengan peraturan perundang-undangan

j) Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan

k) Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik

l) Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi   permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat.

m) Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki

n) Sesuai dengan kepantasan

o) Tidak menyimpang dari prosedur

© Copyright 2016, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat All Right Reserverd