|

Kesalahan Umum Pada Saat Pemilihan

Kesalahan Umum Pada Saat Pemilihan  


 TAHAPAN KUALIFIKASI
  1. SIUJK/SBU/Sertifikat OHSAS/Sertifikat ISO 9001 tidak sesuai ketentuan, karena hal berikut:

a.       Habis masa berlaku pada saat proses evaluasi

b.      Persyaratan SBU tidak sesuai dengan kualifikasi BU yang tertuang dalam Permen PU No. 8/2011, dan SKA tidak sesuai dengan Permen PU No. 9/2013

c.       Dalam proses perpanjangan

d.      Belum dikonversi

Contoh :   Pokja meluluskan penawaran penyedia jasa yang pada saat pemasukan dokumen kualifikasi masa berlaku SBU/IUJK telah habis, namun melampirkan surat keterangan pengurusan perpanjangan (SEHARUSNYA GUGUR)

  1. Persyaratan Personil berlebihan

Contoh :

       Untuk  pekerjaan non kecil personil mempersyaratkan Juru Ukur pendidikan D3 memiliki SKT;

       Mempersyaratkan 2 SKA Ahli Utama (Ahli Sipil Utama dan Ahli MK Utama, pengalaman 10 tahun. Seharusnya dengan persyaratan 2 ahli utama minimal memiliki pengalaman 20 tahun)

       Persyaratan tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan (personil konstruksi disyaratkan S2 Ahli Madya 4 tahun sedangkan S1 Ahli utama pengalaman 20 tahun digugurkan. Untuk pekerjaan konstruksi seharusnya lebih diutamakan pengalaman lapangan dibandingkan dengan jenjang pendidikan)

       Penetapan kebutuhan lama pengalaman kerja dan pengalaman sejenis agar mengacu kepada SE No. 3 tahun 2013 tentang Pedoman Besaran Biaya Langsung Personil/Remunerasi dalam Perhitungan HPS Jasa Konsultansi di Lingkungan Kementerian PU atau Pedoman Standar Minimal Biaya Langsung Personil yang diterbitkan oleh Asosiasi.

  1. Menerapkan persyaratan peralatan yang bukan peralatan utama

Contoh:  Dokumen pengadaan mempersyaratkan peralatan pendukung, seperti theodolit, waterpass, molen.

  1. Mensyaratkan tahun pembuatan alat dengan tujuan bahwa alat yang disediakan terjamin kelaikan fungsinya, tetapi tidak mensyaratkan sertifikat laik fungsi alat
  2. Tidak dilakukan klarifikasi untuk hal-hal yang meragukan/ klarifikasi tidak tuntas.

Contoh:  Lokasi alat yang disampaikan meragukan, namun Pokja tidak melakukan klarifikasi, baik kepada Penyedia, PPK ataupun yang menyewakan alat. Klarifikasi seringkali tidak dilakukan dengan tuntas dan tidak disertai bukti tertulis.

6         Menetapkan pemenang di beberapa paket dengan personil dan peralatan yang sama.

Contoh:  Pokja tidak melakukan klarifikasi atas alat yang ditawarkan apakah sedang dipakai pada pekerjaan lain meskipun pada Pokja/Satker yang berbeda.

7         Menetapkan pekerjaan sejenis sebagai dasar perhitungan KD (Kemampuan Dasar) tidak jelas/detail dan tidak tertuang dalam dokumen.

Contoh:  Untuk Pekerjaan Pembangunan Dam,  mempersyaratkan SBU sub klasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya (SI001), namun Pekerjaan yang dipilih untuk perhitungan KD bukan Pekerjaan Pembangunan Dam, dan ketentuan tersebut tidak dicantumkan dalam dokumen lelang.

8        Pokja melakukan evaluasi prakualifikasi untuk pekerjaan konstruksi dengan menggunakan kriteria evaluasi jasa konsultansi (menetapkan short list).


EVALUASI TEKNIS – ADM – BIAYA

  1. Melakukan perubahan nilai HPS tetapi tidak dilakukan lelang ulang.

Contoh : Nilai HPS semula Rp.200 Miliar menjadi Rp.150 Miliar tidak dilakukan PQ ulang padahal mempengaruhi persyaratan nilai KD yang akan memberikan peluang jumlah peserta yang ikut pelelangan lebih banyak.

  1. Perubahan Dokumen saat aanwijzing tidak dituangkan dalam addendum.

Contoh : Perubahan penting yang diperlukan untuk evaluasi tidak dimasukkan dalam Addendum dan tidak diupload dalam e-proc, hanya dalam bentuk Berita Acara Penjelasan.

  1. Menggugurkan yang tidak substansial.

Contoh :

      Kesalahan dalam pengetikan nama Paket pada surat penawaran, seperti  Penggandaan Jembatan  >> Pengadaan Jembatan.

      Mengugurkan Jaminan Penawaran karena tidak sesuai format dalam dokumen pemilihan, padahal isi/kriteria pencairan jaminan penawaran yang disampaikan sudah mencakup ketentuan yang ada di dokumen.

  1. Evaluasi terhadap Harga Timpang tidak dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi.
  2. Tidak dilakukan evaluasi kewajaran harga untuk harga penawaran < 80% HPS.

Contoh : Terdapat beberapa paket pelelangan untuk harga penawaran dibawah 80% tidak dilakukan evaluasi kewajaran harga, sehingga tidak dapat mengetahui harga yang ditawarkan wajar/tidak wajar.




© Copyright 2017, Biro PBMN dan Layanan Pengadaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat All Right Reserverd