Jakarta - Senin, 11 Desember 2018, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar Rapat Koordinasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) melalui Kelompok Kerja (Pokja) dalam rangka untuk melakukan peningkatan kualitas dan profesionalisme ahli pengadaan barang dan jasa (PBJ). Dengan anggaran yang dipercayakan tahun 2018 sebesar Rp 107,38 triliun, sebanyak 78 persennya atau sekitar Rp 83 triliun merupakan anggaran kontraktual. Sebanyak 11.975 paket akan menggunakan mekanisme PBJ yang akan dilakukan oleh ULP melalui Pokja yang ada dibawahnya. “Kementerian PUPR menjadi tulang punggung Pemerintah untuk pembangunan infrastruktur. Ini harus dibelanjakan dengan penuh tanggung jawab,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi ULP ... Selengkapnya

Penerapan TIK di dalam proses pengadaan barang dan jasa (eProcurement) telah dimulai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sejak tahun 2002. Pelaksanaan PBJ secara elektronik sampai dengan saat ini masih difokuskan di proses pemilihan. Proses persiapan dan  pelaksanaan pekerjaan di PBJ masih dilaksanakan secara manual. Hal ini menyebabkan timbulnya permasalahan dan potensi permasalahan kurang tertib  administrasi, inefektifitas dan inefisiensi (waktu, biaya). Kemudian, data PBJ tersebar dan tidak terdatabase menyebabkan kesulitan akses data, monitoring dan evaluasi. Dengan pelaksanaan manual dan tersebar menyebabkan belum adanya backup dokumen PBJ  secara elektronik yang rentan terhadap resiko keamanan data berupa kehilangan dan manipulasi data. ... Selengkapnya

Semarang, 4 September 2017 dilakukan Sosialisasi dan Pelatihan Sistem Informasi ULP (SIULP) dan Sistem PBJ Terintegrasi dengan mengundang seluruh Admin SIULP di lingkungan Kementerian PUPR. Kegiatan dilakukan selama 2 hari yaitu sampai dengan hari Selasa tanggal 5 September 2017, dengan maksud untuk mensosialisasikan sekaligus melakukan pelatihan terhadap update SIULP terbaru dan Sistem PBJ Terintegrasi yang baru dikembangkan. Pengembangan SIULP sampai dengan saat ini memungkinkan untuk Satker mengusulkan penugasan Pokja melalui sistem tanpa perlu harus menyampaikan dokumen fisiknya secara langsung, begitu pula sebaliknya untuk ULP bisa mengeluarkan SK Penugasan dan Token Kepanitiaan langsung melalui sistem. Sedangkan Sistem PBJ Terintegrasi merupakan sebuah sistem yang dapat ... Selengkapnya

Selasa, 22 Agustus 2017 Kementerian Pekerjaan dan Perumahan Rakyat mendapatkan kunjungan dari Pemerintah Mongolia sebanyak 6 Orang dengan didampingi oleh ADB. Biro PBMN dan Layanan Pengadaan sebagai ULP Kantor Pusat bersama dengan Biro Pelaksanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri serta Pusat Data dan Teknologi Informasi yang menyambut kedatangan Pemerintah Mongolia, bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Jenderal Gedung Utama Lt. 3. Dimana sebelumnya delegasi dari Pemerintah Mongolia melakukan kunjungan ke Kementerian Keuangan dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Kunjungan dilakukan ke Kementerian PUPR dalam rangka untuk mempelajari dan mendapatkan informasi tentang pengalaman melaksanakan lelang dini di Indonesia khususnya Kementerian PUPR. Kunjungan dibuka oleh Kepala Biro PBMN ... Selengkapnya

Jakarta, 14 Agustus 2017 dilakukan Rapat Koordinasi Persiapan Lelang Dini TA. 2018 dan Penerapan Sistem PBJ Terintegrasi. Rapat dilakukan di ruang rapat Biro PBMN dan Layanan Pengadaan dengan mengundang Sekretariat Inspektorat Jenderal, Biro PAKLN, Pusdatin dan Subdirektorat/Bagian Data dan Informasi serta Subdirektorat/Bagian Pemantauan dan Evaluasi di seluruh Unit Organisasi Kementerian PUPR. Outline pembahasan dalam rapat koordinasi antara lain terkait capaian lelang dini, Surat Edaran Sekjen tentang persiapan lelang dini TA. 2018, implementasi sistem PBJ Terintegrasi, rencana milestones, identifikasi potensi kendala dan strategi penyelesaian serta saran dan masukan dari masing-masing Unit Organisasi. Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal tentang persiapan pelaksanaan lelang dini TA. 2018, identifikasi ... Selengkapnya