|

Kilas informasi (0) :

PENGGUNAAN SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (SPSE) 4.4 PADA PROSES PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PENGGUNAAN SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (SPSE) 4.4 PADA PROSES PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Oleh: Martalia Isneini (Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda)

Pada proses Pengadaan Barang Jasa (PBJ) Pemerintah perlu menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Mengapa harus menggunakan SPSE? Sesuai dengan amanat beberapa ketentuan perundang-undangan, bahwa SPSE wajib digunakan pada seluruh proses Pengadaan Barang Jasa. Ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan SPSE, yaitu:

  • Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (PBJP), pada instruksi Kedua Ayat 3: Melaksanakan seluruh Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (e-Procurement).
  • Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 69 Ayat 1: Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan Sistem Pendukung.
  • Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, yaitu: Meningkatnya Independensi Transparansi dan Akutanbilitas Proses Pengadaan Barang dan Jasa.
  • Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, pada pasal 6 :
  1. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia dilakukan melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung.
  2. Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  • Syarat dan ketentuan penggunaan SPSE dan sistem pendukung; dan
  • Panduan penggunaan SPSE dan sistem pendukung.

Apa saja ruang lingkup pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)? Pasal 71, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, telah menyampaikan bahwa Ruang Lingkup SPSE terdiri atas:

a.

Perencanaan Pengadaan

e.

Serah Terima Pekerjaan

b.

Persiapan Pengadaan

f.

Pengelolaan Penyedia; dan

c.

Pemilihan Penyedia

g.

Katalog Elektronik

d.

Pelaksanaan Kontrak

 

 

 

 

Apa saja pengembangan yang terdapat pada Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) 4.4? Pengembangan Aplikasi SPSE 4.4 meliputi beberapa bagian, yaitu:

  1. Penyesuaian fitur Tender/Non Tender dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, beserta turunannya dan ekosistem regulasi terkait (Peraturan LKPP, SE Kepala, User Guide dan ketentuan lainnya);
  2. Penambahan modul Aplikasi Monitoring-Evaluasi Lokal (AMEL);
  3. Peningkatan security; dan 
  4. Perbaikan minor lainnya.

Beberapa fitur dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik mengalami penyesuaian pada Aplikasi SPSE 4.4. Fitur yang mengalami penyesuaian, yaitu:

  1. Mekanisme 2-Step Login Penyedia, Non Penyedia dan Admin PPE (dengan memasukan User ID terlebih dahulu dan setelahnya input Password dan Kode Captcha).
  2. Mekanisme Two-Factor Authentication (2FA) Login Penyedia, Non Penyedia, dan Admin PPE. Time-based One-time Password (TOTP) menggunakan Aplikasi pihak ketiga seperti: GAuth dan TuFa.
  3. Penambahan Role ASN untuk keperluan SSO Aplikasi Bela Pengadaan (perluasan pengguna selain akun PP, bias sebagai PNS/Non PNS yang ditunjuk oleh Pimpinan K/L/PD).
  4. Penambahan Bentuk Usaha Perorangan saat pendaftaran Pelaku Usaha baru (penggabungan Bentuk Usaha Konsultan Perorangan, Perusahaan Perseorangan dan Perorangan).
  5. Penyesuaian fitur tindak lanjut Prakualifikasi Gagal (pengelompokan Evaluasi Prakualifikasi Ulang, Prakualifikasi Ulang dan Prakualifikasi Batal).
  6. Penyesuaian fitur tindak lanjut Tender Gagal (pengelompokan Evaluasi Ulang, Tender Ulang dan Tender Batal).
  7. Penyesuaian fitur Penunjukan Langsung (Prakualifikasi dan Tindak Lanjut Prakualifikasi Ulang jumlah Peserta yang lulus 1).
  8. Penambahan fitur pembulatan Nilai HPS di akun PPK (menampilkan Total Nilai sebelum pembulatan dan Total Nilai setelah pembulatan).
  9. Penambahan fitur Kunci Baris pada Rincian HPS (untuk Rincian HPS yang terdapat sub/baris yang tidak bias diisi oleh Peserta).
  10. Membedakan pilihan Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi dengan Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi.
  11. Menambahkan pilihan Prakualifikasi/Pascakualifikasi dengan Metode Evaluasi Harga Terendah Ambang Batas di Pekerjaan Konstruksi.
  12. Opsi penggunaan Reverse Auction pada Jenis Pengadaan Pekerjaan Konstruksi.
  13. Membedakan pilihan Kualifikasi Usaha (Kecil, Menengah, Besar) untuk Jenis Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi.
  14. Penyesuaian Persyaratan Kualifikasi Jenis Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi : Buat Persyaratan Kualifikasi.
  15. Penyesuaian Persyaratan Kualifikasi Jenis Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi: Persyaratan Kualifikasi di Informasi Tender (publik).
  16. Penyesuaian Persyaratan Kualifikasi Jenis Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi: Evaluasi Kualifikasi.
  17. Penyesuaian Persyaratan Kualifikasi Jenis Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi : Pembuktian Kualifikasi.
  18. Penyesuaian syarat Dokumen Penawaran Jenis Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi: Buat Dokumen Penawaran.
  19. Penyesuaian syarat Dokumen Penawaran Jenis Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi: Isi Dokumen Pemilihan.
  20. Penyesuaian syarat Dokumen Penawaran Jenis Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi: Evaluasi Administrasi.
  21. Penyesuaian syarat Dokumen Penawaran Jenis Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi: Evaluasi Teknis.
  22. Penyesuaian syarat Dokumen Penawaran Jenis Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi: Evaluasi Harga/Biaya.
  23. Menambahkan pilihan Kelengkapan Dokumen Teknis dan Harga/Biaya di Evaluasi Administrasi (Lengkap/Tidak Lengkap) Jenis Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi.
  24. Menambahkan pilihan Kewajaran Harga di Evaluasi Harga/Biaya (wajar/tidak wajar) Jenis Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi.
  25. Menambahkan fitur Sanggah Banding di Jenis Pengadaan Pekerjaan Konstruksi.
  26. Menambahkan fitur Menerima/Menolak Sanggah/Sanggah Banding oleh Pokja Pemilihan.

Berita Terkait :

© Copyright 2017, Biro PBMN dan Layanan Pengadaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat All Right Reserverd