|

Kilas informasi (0) :

Peran BAST dalam Pembayaran Pengadaan Barang/Jasa

Peran BAST dalam Pembayaran Pengadaan Barang/Jasa

Oleh: Dasdo Yessa (Jabatan Fungsional Ahli Muda PJK)

 

 

Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa (BAST) mempunyai kedudukan penting dalam pengajuan pembayaran. Penyedia barang atau jasa setelah menyelesaikan pekerjaannya dan telah menunjukkan Berita Acara Serah Terima maka berhak memperoleh pembayaran. BAST yang dibuat harus ditandatangani oleh PPK dan juga Penyedia Jasa setelah memeriksa kesesuaian spsesifikasi Barang/Jasa yang diserahkan dengan dokumen perikatan yang telah disepakati.

 

Adapun Kesesuaian spesifikasi barang atau jasa meliputi beberapa aspek yaitu :

1. Aspek Mutu atau Kualitas

PPK harus memastikan barang atau jasa yang diberikan sesuai dengan spesifikasi barang atau jasa yang tertuang dalam kontrak beserta perubahannya baik dari menghadirkan fungsi tertentu, desain, kapasitas, warna, keandalan atau kuantitas barang atau jasa.

2. Aspek Jumlah

PPK harus memastikan barang atau jasa yang diberikan sesuai dengan perikatan yang telah dibuat.

3. Aspek Waktu

PPK harus memastikan barang atau jasa yang diserahkan tidak melampaui waktu yang ditentukan dalam perikatan.

4. Aspek Pelayanan

PPK harus memastikan jenis pelayanan, waktu pelayanan dan mutu layanan sesuai dengan perikatan yang dibuat.

Bukti penerimaan barang atau jasa dapat berupa BAST atau bukti penerimaan lainnya. BAST digunakan untuk perikatan yang berbentuk Surat Perintah Kerja atau Surat Perjanjian (SP). Bentuk perikatan berupa kuitansi, bukti serah terima dibuktikan dengan pernyataan “Barang atau Pekerjaan tersebut telah diterima atau diselesaikan dengan lengkap dan baik” yang dicantumkan dalam dokumen kuitansi. Pernyataan tersebut dapat ditandatangani oleh PPK, tim teknis atau tim ahli.

Dalam proses pembayaran menggunakan dana Keuangan Negara, serah terima barang dan jasa mempunyai kedudukan yang sangat penting untuk menentukan keberhakan pembayaran kepada penyedia barang dan jasa pemerintah. UU 1 tahun 2004, PP 45 Tahun 2013, dan PMK 190 tahun 2012 menegaskan pembayaran atas beban APBN atau APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima. Dalam hal tertentu pembayaran tersebut dapat dilakukan sebelum barang dan jasa diterima, namun pembayaran tersebut dilakukan setelah penyedia barang dan jasa menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan. Dari ketentuan tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa keberhakan pembayaran atas sebuah tagihan harus dibuktikan dengan dokumen serah terima barang dan jasa.

Dalam Perpres 16 Tahun 2018 pasal 57 menyebutkan bahwa setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam kontrak, Penyedia mengajukan permintaan tertulis kepada PPK untuk serah terima barang atau jasa. Berdasarkan permintaan tersebut, PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang atau jasa yang diserahkan, kemudian PPK dan penyedia menandatangani BAST.

Dalam melakukan pemeriksaan barang atau jasa, PPK dapat dibantu oleh Konsultan Pengawas atau Tim ahli dan Tim Teknis. Adapu PPK, Tim Teknis atau Tim Ahli melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian barang atau jasa terhadap kriteria atau spesifikasi yang tercantum dalam dokumen perikatan. Apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam pemeriksaan maka PPK dapat memerintahkan penyedia untuk memperbaiki dan atau melengkapi kekurangan barang atau jasa tersebut.

Dokumen apakah yang harus ada untuk memastikan penyedia berhak memperoleh pembayaran? Dalam Perpres 16/2018 menyebutkan apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak maka PPK dan penyedia menandatangani BAST. PMK 190 tahun 2012 juga menegaskan pembayaran tagihan kepada penyedia barang atau jasa dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti yang sah, antara lain BAST pekerjaan/barang atau bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan. Dalam hal pembayaran dilakukan melalui Uang Persediaan, Pasal 51 PMK 190 tahun 2012 menyebutkan bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan pembayaran berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) dilampiri dengan bukti pengeluaran berupa kuaitansi atau bukti pembelian yang telah disahkan PPK beserta faktur pajak dan SSP dan nota atau bukti penerimaan barang/jasa atau dokumen pendukung lainnya yang diperlukan yang telah disahkan PPK.

Berita Terkait :

© Copyright 2017, Biro PBMN dan Layanan Pengadaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat All Right Reserverd