|

Kilas informasi (0) :

Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan Pada Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Minimal Baik

Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan Pada Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Minimal Baik

Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan Pada Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Minimal Baik

Oleh: Martalia Isneini (Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda)

 

Tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 adalah menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Harapan dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) adalah terciptanya pemerintahan bersih, akuntabel dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, professional, serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024, telah diamanatkan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) terbagi atas tiga tingkatan, yaitu: makro, meso dan mikro. Pada level meso, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa bertugas dalam melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa khususnya untuk Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik.

Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Minimal Baik terdiri dari indikator yang mengukur tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional, yaitu sebagai berikut:

1.      Pemanfaatan Sistem Pengadaan

2.      Kualifikasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ)

3.      Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)

Sesuai dengan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 4 Tahun 2021, telah disampaikan tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik sebagai Aspek Indikator Antara dalam Indeks Reformasi Birokrasi.

Pemanfaatan Sistem Pengadaan meliputi penggunaan 5 (lima) sistem informasi, yaitu: 

  1. SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan)
  2. E-Tendering
  3. E-Purchasing
  4. Non E-Tendering dan Non E-Purchasing
  5. E-Kontrak.

 

Aplikasi SiRUP memberikan ruang bagi Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengumumkan rencana dan strategi pengadaan yang disusun pada tahun berjalan untuk pengadaan barang/jasa di tahun berikutnya. Indikator keberhasilan Kementerian/Lembaga/Pemda dalam memanfaatkan SiRUP diukur berdasarkan persentase nilai anggaran PBJ yang diumumkan dalam SiRUP (nilai RUP). Kriteria penilaian yang diberikan oleh LKPP adalah K/L/Pemda yang memanfaatkan aplikasi SiRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP lebih dari sama dengan 50% sampai dengan 100%, diberi nilai sesuai persentase RUP pada SiRUP.

 

E-Tendering adalah proses pemilihan penyedia melalui Tender/Seleksi/Tender Cepat dan memanfaatkan Aplikasi SPSE yang dikembangkan oleh LKPP. PPK mengumumkan jumlah pagu pengadaan E-Tendering pada fitur Tender/Seleksi/Tender Cepat di aplikasi SPSE berdasarkan pagu pengadaan E-Tendering dalam aplikasi SiRUP. Kriteria penilaian dan nilai yang akan diberikan oleh LKPP kepada Kementerian/Lembaga/Pemda dengan capaian sudah menerapkan ≥ 50% (lebih besar dari sama dengan lima puluh persen) E-Tendering di SPSE berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP, diberikan nilai sesuai dengan persentase capaian.

 

E-Purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui Katalog Elektronik atau Toko Daring. Katalog Elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI), produk ramah lingkungan, negara asal, harga, Penyedia dan informasi lainnya terkait barang/jasa. Proses E-Purchasing meliputi alur sesuai gambar sebagai berikut:

 

Paket selesai pada E-Purchasing adalah paket E-Purchasing tahun anggaran sebelumnya yang dicatatkan minimal hingga tahapan serah terima pada aplikasi katalog paling lambat 31 Januari tahun berikutnya. Paket aktif adalah paket E-Purchasing yang memiliki status negosiasi, PPK/Penyedia setuju, kirim dan selesai. LKPP memberikan penilaian E-Purchasing melalui Katalog kepada Kementerian/Lembaga/Pemda yang sudah menyelesaikan paket hingga paket selesai ≥ 50% (lebih besar dari sama dengan lima puluh persen) pada aplikasi Katalog Elektronik, diberikan nilai sesuai dengan persentase capaian. LKPP memberikan penilaian untuk E-Purchasing melalui Toko Daring kepada Kementerian/Lembaga/Pemda yang sudah melakukan E-Purchasing melalui Toko Daring maka diberikan nilai 100 (serratus).

 

Non E-Tendering dan Non E-Purchasing adalah proses pemilihan dengan Metode Penunjukkan Langsung dan Pengadaan Langsung dengan memanfaatkan Aplikasi SPSE. Jumlah pagu pengadaan Non E-Tendering dan Non E-Purchasing yang telah diumumkan oleh PPK pada fitur Penunjukkan Langsung dan Pengadaan Langsung di Aplikasi SPSE berdasarkan pagu pengadaan Non E-Tendering dan Non E-Purchasing pada aplikasi SiRUP. LKPP akan memberikan penilaian kepada Kementerian/Lembaga/Pemda yang sudah menerapkan ≥50% (lebih dari sama dengan lima puluh persen) Non E-Tendering dan Non E-Purchasing di SPSE berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP dan diberikan penilaian sesuai persentase capaian.

 

E-Kontrak adalah proses pelaksanaan kontrak dengan memanfaatkan Aplikasi SPSE yang telah dikembangkan oleh LKPP. Seluruh paket pengadaan secara elektronik yang telah selesai dalam proses pemilihan dan kemudian dilanjutkan dengan penginputan data kontrak pada fitur E-Kontrak di aplikasi SPSE. LKPP akan memberikan penilaian kepada Kementerian/Lembaga/Pemda yang sudah menerapkan ≥ 20% (lebih besar dari sama dengan dua puluh persen) E-Kontrak berdasarkan paket yang telah dikerjakan pada aplikasi SPSE dan diberikan nilai sesuai dengan persentase capaian. (MI0222)

Berita Terkait :

© Copyright 2017, Biro PBMN dan Layanan Pengadaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat All Right Reserverd