PU-net
|

Kilas informasi (0) :

Tugas & Fungsi

 Kepala UKPBJ:

  1. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan UKPBJ;
  2. Menyusun dan melaksanakan Strategi Pengadaan UKPBJ;
  3. Menyusun program kerja dan anggaran UKPBJ;
  4. Mengawasi seluruh tahapan proses kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di UKPBJ dan UPTPBJ serta melaporkan apabila ada indikasi penyimpangan dan/atau penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa;
  5. Menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota UKPBJ/UPTPBJ ke dalam Kelompok Kerja Pokja UKPBJ sesuai kebutuhan/beban kerja;
  6. Membentuk/membubarkan Pokja Pemilihan UKPBJ dan menetapkan /menempatkan/ memindahkan anggota Pokja Pemilihan UKPBJ;
  7. Menyampaikan usulan penetapan pemenang dari Pokja Pemilihan UKPBJ kepada Menteri sebagai Pengguna Anggaran (PA) untuk:
    • Tender atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
    • Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
  8. Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi;
  9. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan UKPBJ dan UPTPBJ; dan
  10. Menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala seluruh kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Menteri.

 Kepala UPTPBJ:

  1. Melakukan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa atas koordinasi UKPBJ;
  2. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan UPTPBJ;
  3. Melaksanakan Strategi Pengadaan UPTPBJ;
  4. Mengawasi seluruh tahapan proses kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di UPTPBJ dan melaporkan apabila ada indikasi penyimpangan dan/atau penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala UKPBJ;
  5. Menyampaikan usulan penetapan pemenang dari Pokja Pemilihan UPTPBJ kepada Menteri sebagai Pengguna Anggaran (PA) untuk:
    • Tender atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
    • Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
  6. Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala UKPBJ;
  7. Menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota UPTPBJ ke dalam Pokja UPTPBJ sesuai kebutuhan/beban kerja; dan
  8. Membentuk/membubarkan Pokja Pemilihan dan menetapkan/menempatkan/memindahkan anggota Pokja Pemilihan UPTPBJ.

Sekretaris UPTPBJ:

  1. Melaksanakan pengelolaan urusan administrasi, ketatausahaan, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga UPTPBJ;
  2. Menyiapkan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala UKPBJ;
  3. Menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan Pokja Pemilihan;
  4. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan;
  5. Mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh Penyedia Barang/Jasa;
  6. Mengelola data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
  7. Mengelola dokumen Pemilihan Barang/Jasa;
  8. Melakukan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
  9. Menyiapkan dan mengkoordinasikan tim teknis dan Staf Pendukung UPTPBJ dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.

Pokja Pemilihan:

  1. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
  2. Menetapkan Dokumen Kualifikasi dan/atau Dokumen Pemilihan/Seleksi;
  3. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
  4. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
  5. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
  6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
  7. Menjawab sanggahan;
  8. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
    • Tender atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
    • Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
  9. Mengusulkan penetapan pemenang kepada PA melalui Kepala UKPBJ/UPTPBJ untuk:
    • Tender atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
    • Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
  10. Menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
  11. Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
  12. Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala UKPBJ/UPTPBJ; dan
  13. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

 Tim Pelaksana:

  1. Menginventarisasi paket-paket yang akan ditender/diseleksi;
  2. Menyiapkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa di wilayahnya;
  3. Melakukan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan menyampaikan kepada Kepala UKPBJ/UPTPBJ;
  4. Mereviu penetapan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  5. Mereviu penetapan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
  6. Mereviu rancangan kontrak;
  7. Mereviu kinerja penyedia jasa yang telah ditetapkan sebagai pemenang; dan
  8. Mereviu dokumen pemilihan.

 Tim Peneliti:

  1. Membantu Kepala UKPBJ/UPTPBJ dalam mengawasi seluruh tahapan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di UKPBJ/UPTPBJ dan melaporkan apabila ada indikasi penyimpangan dan/atau penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa;
  2. Membantu Kepala UKPBJ/UPTPBJ dalam mengusulkan pemberhentian anggota Pokja yang ditugaskan kepada Kepala UKPBJ, apabila terindikasi melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau KKN;
  3. Melakukan penelitian berdasarkan penugasan dari Kepala UKPBJ/UPTPBJ terhadap penetapan Penyedia Barang/Jasa yang telah ditetapkan oleh Pokja untuk:
    • Tender atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
    • Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
  4. Melakukan penelitian berdasarkan penugasan dari Kepala UKPBJ/UPTPBJ terhadap usulan penetapan pemenang dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ sebelum diusulkan kepada PA untuk:
    • Tender atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
    • Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
  5. Menyampaikan hasil penelitian secara tertulis kepada Kepala UKPBJ/UPTPBJ; dan
  6. Memberikan laporan tertulis secara insidentil kepada Kepala UKPBJ/UPTPBJ dalam hal ditemukan indikasi penyimpangan dan/atau penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.

© Copyright 2017, Biro PBMN dan Layanan Pengadaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat All Right Reserverd