Kepala UKPBJ :

1. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan UKPBJ;
2. Menyusun dan melaksanakan Strategi Pengadaan UKPBJ;
3. Menyusun program kerja dan anggaran UKPBJ;
4. Mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di UKPBJ dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;
5. Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Menteri;
6. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia UKPBJ;
7. Menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota UKPBJ kedalam Kelompok Kerja (Pokja) UKPBJ sesuai kebutuhan/beban kerja; dan
8. Mengusulkan pemberhentian anggota Kelompok Kerja yang ditugaskan di UKPBJ kepada Menteri, apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau KKN;

Sekretaris UKPBJ :

1. Melaksanakan pengelolaan urusan administrasi,  ketatausahaan,  keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga UKPBJ;
2. Menyiapkan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Menteri;
3. Menginventarisir paket-paket yang akan dilelang/diseleksi;
4. Menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan Pokja UKPBJ;
5. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pokja UKPBJ;
6. Mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa;
7. Mengelola data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
8. Mengelola dokumen pengadaan barang/jasa;
9. Melakukan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
10. Menyiapkan dan mengkoordinasikan tim teknis dan Staf Pendukung UKPBJ dalam proses pengadaan barang/jasa.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Kasatker :

• Menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) di lingkungan Satuan Kerja dan selanjutnya menyerahkan Pokja tersebut kepada Kepala UKPBJ untuk ditugaskan/ditempatkan sesuai dengan beban kerja masing-masing Pokja UKPBJ.

Kelompok Kerja (Pokja) UKPBJ :

1. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
2. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
3. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
4. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian PUPR dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
5. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
7. Menjawab sanggahan;
8. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
   • Pelelangan, atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
   • Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
9. Mengusulkan calon Penyedia Barang/Jasa untuk:
   • Pelelangan, atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi Jasa Lainnya yang bernilai di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
   • Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
10. Menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
11. Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
12. Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala UKPBJ; dan
13. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada KPA.